Pusat Studi Dan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat (Puspaham) merupakan perkumpulan berbadan hukum berdasarkan akta perubahan yang disahkan oleh notaris dan berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0006878.Ah.01.07.Tahun 2025. Yang pengelolaannya diorganisasi oleh dewan pengawas dan pengurus itu sendiri.
Puspaham Memperjuangkan keterbukaan informasi, transparansi anggaran dan pelayanan publik yg baik, cepat & murah serta utk Keadilan
& Kemanusiaan.
Puspaham didirikan pada tahun 2002 dengan jumlah pengurus 11 orang dan berdomisili di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.
Memperkuat Kontrol Publik atas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Demokratis & Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia.
Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan & Sumber Daya Publik sebagai bagian dalam Mendorong Transformasi Yang Lebih Berkeadilan Sosial.
– Penegakan Hukum dan HAM
– Demokrasi
– Pelayanan Publik
– Keterbukaan Informasi
– Tata Kelola Sumber Daya Alam
– Good Governance
– Anggaran
– Riset & Analisis Kebijakan Publik.
– Pengembangan Organisasi.
– Advokasi, Monitoring & Kampanye.
– Pengembangan Hak-Hak SIPOL & EKOSOB
